Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadizilly saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke Tanjung Pinang, Kepri, Selasa (11/10/2022). Foto: Tiara/nvl

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadizilly mengapresiasi pelaksanaan program keagamaan, sosial, bencana, serta pemberdayaan perempuan dan anak dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Berbagai program-program Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lain-lain yang disalurkan dari pusat, untuk diketahui telah didistribusikan dengan baik dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya di Kepri.

"Alhamdulillah dari apa yang sudah disampaikan berbagai program tersebut telah tersalurkan dengan baik walaupun tentu tantangan di Kepri ini sangat berat sebagai daerah kepulauan, tentu distribusi bantuan sosial itu memerlukan penanganan cukup besar. Karena itu Kami juga meminta kepada Kepala daerah untuk terus melakukan update kepada pemerintah pusat terkait dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS)," jelas Ace usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke Tanjung Pinang, Kepri, Selasa (11/10/2022).

Adapun dalam Kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI turut menyerahkan bantuan dari Kemensos RI secara simbolis kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Bantuan tersebut berupa Bufferstock penanganan bencana senilai total Rp 665,2 juta. Tidak hanya itu, turut juga diberikan bantuan berupa Atensi Rehabilitasi Sosial untuk 20 orang lanjut usia, 50 orang korban penyalahgunaan Napza, dan 1 orang penyandang disabilitas sebesar Rp201 juta. Politisi partai Golkar itu menambahkan penting untuk Komisi VIII DPR RI untuk memastikan bantuan-bantuan sosial tersebut tepat sasaran. 

"Bantuan-bantuan yang telah disalurkan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menghadapi situasi luar biasa seperti bencana alam atau pandemi Covid-19. Tentu ini upaya dari Komisi VIII DPR RI untuk memastikan bantuan-bantuan sosial itu tepat sasaran, membantu masyarakat dari berbagai kemungkinan akibat dari misalnya Covid-19 yang masih melanda sampai sekarang termasuk juga dampak dari kenaikan BBM," imbuh Ace. 

Pada kesempatan yang sama Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam paparannya mengatakan provinsi Kepri merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia dengan wilayah daratan hanya empat persen dan sisanya sebesar 96 persen berupa lautan. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi di Kepri sempat mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19 yang memukul sektor pariwisata dan industri. Namun berkat dukungan semua pihak, pertumbuhan ekonomi mulai menggeliat pada triwulan III 2022 sebesar 5,1 persen.

"Untuk tingkat pengangguran terbuka di Kepri sebesar 8,02 persen. Kemudian dalam bidang pembangunan agama, Kami juga berkolaborasi dengan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Kepri dengan melakukan penguatan moderasi beragama melalui berbagai sosialisasi keagamaan. Dalam hal pembinaan kehidupan kerukunan beragama Kepri juga dikategorikan baik, dimana indeks kerukunan umat beragama daerah itu pada tahun 2021 telah masuk 10 besar nasional dengan skor 75,5 dan di atas skor nasional," paparnya.

Terakhir ia juga mengucapkan terima kasih atas Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke provinsi Kepri dan menyampaikan aspirasi salah satunya terkait dengan usulan peralihan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman (STAIN SAR) di Bintan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) agar dapat segera terwujud. "Ini sudah menjadi cita-cita kami sejak lama guna menjadikan Kepri sebagai salah satu pusat kajian Islam terkemuka di Asia Tenggara dengan adanya IAIN. Semoga Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kemenag RI mewujudkannya," tutupnya.

Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Moekhlas Sidik beserta sejumlah Anggota Komisi VIII DPR lain diantaranya Riyanta, Hasbi Asyidiki Jayabaya (F-PDIP), Muhammad Ali Ridha, Hasan Basri Bagus, dan Itje Siti Dewi Kuraesin (F-PG), Obon Tobroni, Abdul Wachid (F-Gerindra), Sri Wulan (F-Nasdem), Maman Imanul Haq, Anisah Syakur (F-PKB), Wastam (F-PD), dan Hidayat Nur Wahid (F-PKS). (tra/aha)